Proses pengurusan usaha di Indonesia: mengapa lama sekali? (part 2)

May 19, 2011

Dalam laporan Doing Business in Indonesia 2011, khususnya bagian Starting a Business, ditampilkan mapping proses pengurusan ijin usaha melalui 9 prosedur yang secara rata-rata perlu 47 hari untuk mengurusnya.

Terus terang saja, saya sangat awam dalam hal ini, namun ketertarikan saya lebih kepada review terhadap keseluruhan proses berdasarkan analogi jika dibandingkan dengan proses di perusahaan-perusahaan yang pernah saya analisa. Tentu saja terdapat perbedaan tingkat kompleksitas masalah, namun saya melihat pattern yang sama yang menimbulkan banyaknya prosedur dan lamanya proses. Pattern itu sering disebut sebagai “silo thinking” ataupun sub-optimization.

Untuk menyederhanakan prosedur, saya menggunakan istilah yang sesingkat/sederhana mungkin dalam menggambarkan semua prosedur. Selain itu ada potensi salah menerjemahkan (mohon maaf)…sekali lagi saya hanya ingin melihat ini dalam sudut pandang Lean thinking.

Secara simpel, inilah prosedur pengurusan usaha di Indonesia

Secara simplistik, kita mungkin melihat bahwa pendaftaran di DepDag dan TDP (15 hari) serta pendaftaran di DepNaker (14 hari) adalah fokus utama karena proses yang sangat panjang. Mungkin ini benar, namun cara yang lebih benar adalah melakukan Value Stream Mapping dari step awal sampai akhir dengan melihat melalui kacamata “Customer”

Saya cukup yakin ide ini sudah pernah dilakukan, namun kenyataannya memang implementasi ini sangat tidak mudah. Terutama karena ini menuntut pemahaman kita terhadap keseluruan proses sebagai sebuah sistem dan menghilangkan “ego sektoral/silo” yang sering bertubrukan dalam interaksi di lapangan.

Value Stream Mapping dan Lean thinking bisa diterapkan untuk memperbaiki proses diatas. Jika belum berhasil, bukan berarti “tool” nya kurang tepat, tapi kemungkinan kita membutuhkan KOMITMEN, DISIPLIN, dan KERJA KERAS dari instansi-instansi yang terkait termasuk kita semua.


Starting business? Indonesia perlu 47 hari, Singapore 3, Malaysia 17 hari (part 1)

May 19, 2011

sambil browsing, saya coba baca-baca laporan Doing Business in Indonesia 2011,  sebuah laporan rutin yang dirilis World Bank dan IFC setiap tahun.

Dari banyak kategori yang direview,saya selalu tertarik dengan peringkat Indonesia dalam kategori “starting a business”. Mengapa?

1. Ini mewakili seberapa menarik negara kita bagi investor; inipun masih sangat simpel karena hanya melihat secuil dari banyak faktor lain seperti peraturan/perundangan, tingkat korupsi, stabilitas serta makroekonomi.

2. Proses ini mewakili cara berpikir dan paradigma pemerintah (dan masyarakat kita)

3.  Dari pengalaman saya memperbaiki proses di banyak perusahaan, proses seperti ini cukup simpel jika ingin diperbaiki (tapi sangat tidak gampang)

Jika disimpulkan, untuk memulai suatu bisnis di Indonesia memerlukan 47 hari dalam melalui 9 prosedur. Tentu saja ini adalah angka rata-rata (tepatnya median) berdasarkan proses penggalian data oleh team Doing Business. Dibandingkan negara lain kita menduduki peringkat 155 dari 183 negara

Sedikit perbandingan:

ranking   Negara                  proses/prosedur    lama proses (hari)

1               New Zealand                1                                        1

4               Singapore                     3                                       3

113          Malaysia                        9                                        17

Yang perlu kita ingat selalu (dan ini menjadi concern utama saya) adalah lamanya suatu proses (termasuk banyaknya prosedur) tidak menjamin tingginya kualitas. Malah dalam Lean thinking telah dibuktikan sebaliknya, semakin simpel dan cepat suatu proses, malah akan menghasilkan produk yang lebih tinggi kualitasnya.

Dengan syarat, kita menghilangkan yang disebut NON VALUE ADDED ACTIVITIES bukan asal mempercepat.

Disamping itu, banyaknya prosedur dan lamanya proses kebanyakan tidak disadari oleh pihak-pihak terkait karena kebanyakan instansi masih berpikir secara silo (internal focus, bukan CUSTOMER FOCUS).

Sebagai catatan, Indonesia sendiri sudah menunjukkan kemajuan dalam mereformasi prosedur-prosedur berkaitan dengan Starting a Business, tapi memang sebagai bagian dari Continuous Improvement, mapping yang lebih baik diperlukan oleh instansi-instansi terkait untuk mempersingkat prosedur, mempercepat proses namun menghasilkan kualitas yang lebih baik dari sisi end product berupa perijinan.

Seperti apa sebenarnya proses pengurusan ijin usaha di Indonesia? Bersambung ke bagian 2

Namun yang perlu ditekankan sekarang, SOLUSINYA adalah bukan melulu TEKNOLOGI seperti IT atau digitization tapi yang mendasar adalah KOMITMEN dari Pemerintah/Instansi dan DISIPLIN kita semua.


Osama, JI, NII dan mengapa”terorisme” masih akan jadi topik dalam jangka waktu panjang

May 6, 2011

dalam 2 minggu terakhir ini, headline berbagai berita nasional dan juga internasional adalah “terorisme”.

internasional:  Pemerintah US menyatakan telah berhasil menewaskan Osama Bin Laden

nasional: terungkapnya jaringan “teroris” baru yang berencana meledakkan jalur pipa gas di Serpong serta pelaku bom bunuh diri di Cirebon

Hal ini, terus terang saja, membuat saya sangat khawatir jika pola yang sama kita terus lakukan tanpa melakukan pemikiran yang lebih mendalam.

Saya mencoba melihat hal ini dari sisi “terorisme” dan “kontra terorisme” sebagai sebuah system. Tulisan inipun sebenarnya pernah ditulis dalam bahasa Inggris, dan sekali lagi pemikiran ini sebenarnya dibahas oleh Peter Senge dalam The Fifth Discipline.

Dari sudut pandang “system thinking“, cara pemberantasan teroris oleh pemerintah Indonesia dan US merupakan sebuah cara yang sangat logis tapi simplistik. Yang diobati adalah gejalanya, bukan penyebab penyakitnya. Suatu solusi yang melegakan mayoritas orang dalam jangka pendek, tapi akan menjadi sumber masalah baru yang jauh lebih besar dalam jangka panjang.

Sehingga, yang terjadi adalah suatu pola yang mengakibatkan

the harder you push, the harder they push back”.

Dan ini cukup membuat saya khawatir, bukannya lega.

Kenapa?

Mari kita lihat permasalahan ini dari dua kacamata: kacamata pemerintah Indonesia (ataupun US) dan kacamata “teroris”

Dari kaca mata pemerintah, setiap aksi teroris adalah ancaman terhadap kedaulatan negara, oleh karena itu harus ditangani segera dan seagresif/semaksimum mungkin (lihat Pic 1).


Dari kaca mata kelompok “teroris”, semakin agresif serangan dan tindakan pemerintah, berarti tantangan terhadap perjuangan dan keyakinan mereka.

Sebagai reaksi logis, mereka harus memperbaiki organisasi, meningkatkan recruitment dan meningkatkan metode penyerangan untuk meningkatkan impak serangan secara signifikan. Lihat Pic 2.

Dari kaca mata masing-masing pihak, semua yang mereka lakukan adalah reaksi LOGIS terhadap aksi pihak “musuh”. Namun, tanpa disadari kita telah membentuk sebuah lingkaran setan kekerasan, yang menjadi bola salju sehingga permasalahan makin membesar dan tak berkesudahan seperti digambarkan Pic 3.

Sebagai seorang yang benar-benar awam dalam hal terorisme, mungkin saya terlalu naif menilai.

Namun saya telah melihat pattern yang sama berulang-ulang dalam dunia bisnis (misalnya “perang” tak berkesudahan antara dept marketing vs. dept finance, dept supply chain/procurement vs. dept operation/maintenance). Kasus kehilangan pandangan akan “system thinking” terjadi dimana-mana, terutama dalam dunia yang cenderung makin complicated.

Sehingga terbunuhnya Osama atau tertangkapnya jaringan teroris tanpa mencari akar masalah hanyalah contoh kasus yang sama saja dengan mengobati demam tanpa mencoba mencari sumber penyebab demam tersebut (apakah demam berdarah, campak, atau kanker otak?). Gejala kita tangani, tetapi tanpa mengobati akar masalah, penyakit makin lama menjadi penyakit laten dan semakin kronis.

Bagaimanapun, kehadiran kelompok-kelompok ini juga dipicu oleh adanya ketidakadilan yang ada secara nyata terjadi dalam percaturan politik dan perdagangan internasional serta pemerintahan yang korup dan juga masalah kemiskinan.

Tentu saja, penegakan hukum terhadap tindakan kriminal dan pembuat keonaran mesti djalankan tanpa pandang bulu (terlepas dari agama, suku, ras), namun secara bersamaan masalah-masalah mendasar yang bisa dijadikan Common Ground antar kelompok seperti pemberantasan kemiskinan, pembangunan yang berkeadilan harus menjadi fokus yang lebih besar dari kita semua.

Sebuah masalah yang sebenarnya simpel tapi sangat tidak mudah untuk dijalankan.

But,  I believe,  it worths all the efforts.

Tanpa itu, apa yang saksikan hari ini, hanyalah sebuah awal dari jalan kekerasan yang sama panjang.